Hukum Pajak Menurut Islam

 

Assalamualaikum Wr. Wb.
 
Ustadz Navis yang terhormat. Saya pria berusia 30 tahun, dan saat ini bekerja di perusahaan konsultan pajak, sebagai staf yang mengurusi administrasi dan pelaporan perpajakan. Dalam melaksanakan pekerjaan saya berusaha untuk melakukannya sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku berdasarkan data dan dokumen yang ada pada klien. Saya juga berusaha menghindari tindakan manipulasi berkaitan pekerjaan saya dan yang dilarang agama.
Pertanyaan saya:
  • Bagaimanakah, hukum pajak menurut Islam?
  • Bagaimana hukum penghasilan dari yang saya terima dan pekerjaan saya ini?
 
Atas jawaban Ustadz Navis, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb
 
Adi (Jakarta)
 
 
Walaikumusalam Warahrmatullahi Wabarkatuh.
 
Bapak Adi yang saya hormati, masalah hukum pajak menurut Islam dan pendapat para ulama, akan pengasuh jelaskan. Pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang,sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara Iangsung. Dalam Islam, pajak sering diistilahkan dengan adh-Dharibah yang jamaknya adalah adh-Dharaib. Para ulama dahulu menyebutnya juga dengan al Muks. Disana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau adh-dharibah diantaranya adalah:
  • AI-Jizyah (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam)
  • AI-Kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh Negara)
  • Al-Usyr (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam)
Pendapat Ulama Tentang Pajak
 
Pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama berbeda pendapat di dalam menyikapinya. Ada yang menyatakan pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaummuslimin. Karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Dan ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dan Fatimah binti Qais,bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. (HR ibnu Majah, 1779 didalamnya ada rawi : Abu Hamzah (maimun),Menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah dho’if hadist, dan menurut Imam Bukhari: dia tidak cerdas)
 
Menyatakan kebolehan mengambil pajak dan kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana. Dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dan kaum muslimjn adalah Imam Ghozali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm. Dan ini sesual dengan hadist yang diniwayatkan dan Fatimah binti Qaisjuga, bahwa dia mendengar Rasujullah SAW bersabda: Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan)selain zakat.” (HR Tirmidzi, no: 595dan Danimi, no: 1581, di dalamnya ada rawi : Abu Hamzah (Maimun), menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah dhoif hadist, dan menurut Imam Bukhari: dia tidak cerdas).
 
Adapun syarat-syarat pemungutan pajak, ialah:
  • Benar—benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang membutuhkan dana. Sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Para ulama sangat hati—hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat. Karena khawatir akan membebani rakyat dengan beban yang di luar kemampuannya, dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak.
  • Pemungutan pajak yang adil. Apabila pajak itu sangat dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pengutipan pajak jadi wajib dengan syarat. Yakni harus dicatat,pembebanan  itu harus adil dan tidak meberatkan,jangan sampai menimbulkan keluhan keluhan dari msayarakat Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan pada pertimbangan ekonomi,social dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dalam pembangunan ( Qardhawi h 1081-1082)
  • Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum. (Qardhawi, hIm.1083.)
  • Ada Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak. Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak dan menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat pensetujuan dan para ahli dan cendikiawan dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dan berbagai beban dan tanggungan. Namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama.
Bapak Adi, dari penjelasan diatas maka lebih tegas pengasuh jawab pertanyaan anda:
 
Hukum pajak menurut Islam berbeda pendapat para ulama, ada yang mengharaman tapi juga ada yang memperbolehkan dengan beberapa syarat. Jika melihat Indonesia, Negara masih sangat butuh dana, dan itu sebagai iuran, maka boleh memungut pajak dengan cara yang adil. Dan hendaknya seorang muslim, niatkan sedekah demi kemaslahatan negara dan bangsa
Jika mengambil pendapat yang membolehkan pajak sesuai persyaratan diatas, maka penghasilan anda adala halal asal dengan cara yang jujur, tidak manipulasi dan tidak meniru para koruptor dan sejenisnya.
 
Wallahu a’lam bisshawab
 
 
KH. Abdurrahman Navis, Lc, MHI
Ketua Bidang Fatwa MUI JATIM
 
Sumber:majalah Yatim Mandiri, Maret 2012


 

Niera O'Shop

Tempat dimana anda bisa menemukan aneka jilbab dengan kualitas terbaik dan harga termurah. Manfaatkan diskon spesial kami, potongan harga untuk pembelian quantity dan tambahan diskon bagi pelanggan setia. Free ongkir untuk daerah Jatim dan Jakarta

@jilbabmuslimah
Contact Us
  • 0856 456 54476
    PIN BB: 28722A1E
  • aqniesmabella@gmail.com
  • Brangkal VIII/515 Kab, Mojokerto

Rekening

Mandiri : 142 0010 33 6963

BCA : 050 1811 504

BRI :0055 01 040625 50 2

Aqnies Mabella

Powered By OpenCart. jilbab-muslimah.com | niera o'shop © 2014
Theme by Kos9